POLEMIK TAMAN HUTAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Polemik Taman Hutan Kota di Kota Bandar Lampung terjadi sejak Tahun 2010.  Kasus ini bermula dari diterbitkannya sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dari Badan Pertanahan Nasional dengan No. 04/HGB/BPN/18/2010 atas 12 hektar tanah kepada PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB).   Sebelumnya HGB tersebut merupakan HGB milik PT Way Halim Permai yang habis masa berlakunya pada 2001 lalu.  Selanjutnya HGB tersebut dialihkan melalui surat keputusan pelepasan aset dari PT Way Halim Permai ke PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) pada Tahun 2009.  Pada tanggal 1 Februari 2010, Badan Pertanahan Nasional Kanwil Propinsi Lampung mengeluarkan Sertipikat HGB atas tanah tersebut kepada kepada PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB).

Penerbitan Sertipikat HGB ini menuai protes dan ditentang oleh berbagai pihak.  Beberapa elemen Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah membentuk Koalisi Rakyat Peduli Taman Hutan Kota (KRPTHK) menentang adanya SHGB tersebut dan telah melakukan gugatan serta berbagai upaya hukum lainnya.  Penerbitan SHGB itu disinyalir melanggar aturan tentang penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peruntukan RTH, serta SK Wali Kota No. 141 Tahun 2009 tentang Penetapan Area Tanah sebagai Taman Hijau Kota, Surat Sekkot kepada Kakanwil BPN Lampung No. 650/266/13/2010 tentang Pedoman Izin Lokasi dan Site Plane, Perda No. 4 Tahun 2004 tentang RTRW Kota, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

DPRD Kota Bandar Lampung telah membentuk Panitia Kerja Taman Hutan Kota (Panja THK).  Berbagai upaya terus dilakukan Panitia Kerja Taman Hutan Kota (Panja-THK) DPRD Bandarlampung untuk mengembalikan THK menjadi ruang terbuka hijau (RTH).  Panja-THK ternyata telah melayangkan rekomendasi pembatalan sertipikat PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) ke Pemkot Bandar Lampung. Mereka juga meminta BPN Pusat untuk segera membatalkan HGB (hak guna bangunan). Permintaan itu direalisasikan dalam surat rekomendasi.  Ketua Panja DPRD Bandarlampung Barlian Mansyur menegaskan, ada tiga item yang tertera dalam surat rekomendasi ke BPN Pusat. Pertama, meminta pembatalan pemberian izin PT HKKB dalam bentuk apa pun. Kedua, meminta pemkot untuk menata ulang fungsi kawasan RTH. Dan ketiga, mendesak pemkot membatalkan serta tidak menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB).

Sementara itu di sisi lain pada beberapa pemberitaan yang dilansir oleh beberapa media, Badan Pertanahan Nasional melalui Purnomo (plt. Ka.Kanwil Propinsi Lampung) mengatakan lahan hutan kota tidak pernah tercatat sebagai aset Pemkot atau Pemprov Lampung.   Plt. Kepala Bidang Kajian dan Penanganan Sengketa Lahan BPN Bandar Lampung Alfarabi mengatakan sertipikat HGB atas nama PT HKKB sudah sesuai dengan hukum pertanahan.  HGB milik PT WHP yang habis pada 2001 tidak otomatis berarti hak keperdataan atas tanah tersebut hilang. Setelah tahun 2001, tak ada satu langkah hukum yang diambil untuk membatalkan hak keperdataan tersebut. hal tersebut mengacu Surat Edaran Menteri Agraria tentang hak keperdataan.  Ia menilai PT WHP masih memiliki hak keperdataan sehingga bisa mengalihkannya ke PT HKKB tahun 2009.   Pengalihan itu dengan membayar ganti rugi kepada PT WHP dan negara.  Selain itu, PT HKKB juga sudah mendapat izin lokasi pembangunan di THK dari pemkot pada 2007 dan dikuatkan kembali pada 2009.   Atas dasar itulah maka BPN mengeluarkan sertipikat HGB hutan kota kepada PT HKKB.  Pembatalan sertipikat HGB bisa dilakukan pengadilan.

Fauziman dari Widyaiswara BPN RI melihat ada kejanggalan dalam kasus ini. Pemberian sertipikat tentu dilandasi adanya objek dan subjek dari nilai tanah dan lokasi keberadaan tanah. ’’Kalaupun tanah tersebut milik negara, tentu BPN kota maupun pemkot memiliki dokumen penting tentang statusnya. Nah, ketika ini dibuka, tentu itu menjadi referensi,” bebernya.  Pemkot juga harus membantu BPN untuk mencari titik temu. ’’Sangat mustahil rasanya jika BPN kota tidak berkoordinasi dengan pemkot dalam penerbitan sertipikat. Sebab dalam analisis objek lahan, apalagi itu menyangkut tanah negara, pasti melibatkan unsur terkait.  Beda persoalannya jika memang penerbitan sertipikat itu merupakan ulah oknum BPN.

Polemik Taman Hutan Kota Bandar Lampung ini terus bergulir.  Kita berharap agar kasus ini segera menemukan titik terang penyelasaiannnya tanpa di politisasi dan ditunggangi berbagai kepentingan lainnya…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: